Video Conference Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pasca Pilkada serentak tahun 2020

  • Admin Bappeda
  • 06 Januari 2021

Bertempat di ruang kerjanya, Rabu siang (06/01) Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng Gd Gunawan AP didampingi oleh Sekretaris, para Kepala Bidang dan Kasubid Perencanaan dan Pendanaan mengikuti rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, terkait Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pasca Pilkada serentak tahun 2020 melalui video conference. Sosialisasi ini diikuti oleh Bappeda Kabupaten/Kota/Provinsi se Indonesia.


Hadir pada acara ini Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si selaku Direktur Jenderal Bina Bangda Kemendagri, Dr Mochamad Ardian N., M.Si selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Acara sosialisasi ini dibuka oleh Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si  beliau menjelaskan mengenai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ dimana :

  1. Sesuai amanat Pasal 263 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

 

  1. Sesuai Pasal 201 ayat 7 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang Undang, menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024.

 

  1. Menunjuk pada angka 1 dan angka 2, periodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjaba sehingga periodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah tahun 2021-2026.
  2. Penyusunan RPJMD berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih tahun 2020 dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024, RPJPD 2005-2025, RPJMD Teknokratik dan KLHS RPJMD, serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

 

  1. Dalam rangka efektifitas penyusunan RKPD Tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, penyusunan RKPD tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, dengan mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, serta memperhatikan RKP tahun 2022.

 

  1. Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 sebagaimana dimaksud pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 tahun 2016, Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan penyusunan RKPD untuk tahun 2023 dan Tahun 2024 sebagai berikut : (a) Gubernur menyusun RKPD Provinsi berpedoman pada RPJPD provinsi 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2023 serta Tahun 2024 dan Bupati / Wali Kota menyusun RKPD Kabupaten/Kota mengacu pada RPJPD Kabupaten/Kota 2005-2025 serta memperhatikan RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, dan RKP Tahun 2003 dan Tahun 2024.
Share Post :