Sidang Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buleleng Tahun 2025.
Admin bappeda | 25 Maret 2026 | 167 kali
Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng, Rabu, 25 Maret 2026 berjalan dengan penuh khidmat. Sidang kali ini menjadi momen penting, karena di dalamnya terdapat agenda penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buleleng Tahun 2025.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Komang Audi Berawijaya hadir untuk mendengarkan secara langsung penyampaian nota pengantar LKPJ yang disampaikan oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra.
Sidang paripurna ini dibuka tepat pada pukul 11.00 WITA oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, dan dihadiri oleh anggota DPRD, staf ahli DPRD, Sekretaris Daerah, para Asisten, staf ahli serta para pimpinan OPD, camat, Dirut BUMD dan awak media.
Dalam laporan tersebut, Bupati Sutjidra menegaskan bahwa LKPJ Tahun 2025 merupakan laporan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Laporan tersebut memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pembangunan Kabupaten Buleleng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Provinsi Bali dan nasional, sehingga harus selaras dan berkesinambungan,” ujarnya.
Bupati juga menjelaskan, tema pembangunan daerah tahun 2025 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Daya Saing Daerah”, yang dijabarkan ke dalam delapan prioritas pembangunan, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan tata kelola pemerintahan.
Dari sisi keuangan daerah, Pemkab Buleleng mencatat kinerja yang cukup baik. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,566 triliun dan terealisasi Rp2,510 triliun atau 97,83 persen. Sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp2,603 triliun dari target Rp2,755 triliun atau 94,50 persen. Adapun pembiayaan daerah terealisasi mencapai 100,15 persen dari target.
Di bidang ekonomi, Buleleng menunjukkan tren positif. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 5,54 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,04 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga mengalami kenaikan, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.
Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 20,01 persen. Disusul sektor akomodasi dan makan minum serta perdagangan.
Selain itu, sejumlah indikator sosial juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,20 persen, pengangguran terbuka turun menjadi 1,51 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,06. Ketimpangan pendapatan yang tercermin dari gini rasio juga masih berada pada kategori rendah.
Dalam laporan tersebut, Bupati Sutjidra juga memaparkan capaian kinerja urusan pemerintahan, di mana urusan wajib pelayanan dasar mencapai 98,18 persen, urusan wajib non-pelayanan dasar 99,83 persen, serta urusan pilihan juga mencapai 99,83 persen.
Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng turut meraih berbagai penghargaan sepanjang tahun 2025, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta penghargaan nasional di bidang tata kelola pemerintahan dan pariwisata.
Bupati Sutjidra menegaskan bahwa LKPJ tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional kepala daerah, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Beliau juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
“Masih terdapat beberapa capaian yang belum optimal akibat keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan potensi pendapatan daerah. Untuk itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak guna mewujudkan Buleleng yang lebih baik,” tutupnya.
Kepala Bappeda, Audi Berawijaya, tampak mendengarkan dengan seksama setiap poin yang disampaikan oleh Bupati. Sebagai pimpinan yang membidangi perencanaan pembangunan, beliau tentu memiliki perhatian besar terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan pencapaian target pembangunan serta perencanaan untuk tahun-tahun mendatang. Kehadirannya dalam sidang ini juga semakin mempertegas komitmen dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.