Pra-Musrenbang Tematik, Bali Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepatan Penurunan Stunting

Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Pra-Musrenbang Tematik yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan diikuti oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Bali, Bappeda kabupaten/kota se-Bali, Dinas Kesehatan, serta DP2KBP3A kabupaten/kota.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Provinsi Bali. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan. “Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar intervensi yang dilakukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Pra-Musrenbang ini menghadirkan tiga narasumber dari tingkat pusat hingga daerah. Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI dalam paparannya menegaskan peran strategis pemerintah daerah dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal. Pendekatan aksi konvergensi disebut menjadi kunci, di antaranya melalui penerjemahan kebijakan nasional ke daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga pemanfaatan tata kelola berbasis data.

Ia juga mengapresiasi berbagai praktik baik yang telah dilakukan Provinsi Bali, seperti penguatan peran desa dalam intervensi stunting, pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan dan monitoring, serta inovasi layanan berbasis masyarakat seperti call center dan sistem informasi posyandu. Selain itu, pendampingan keluarga berisiko stunting dan edukasi sejak remaja dinilai menjadi langkah preventif yang efektif.

Sejumlah rekomendasi turut disampaikan, di antaranya percepatan implementasi dashboard konvergensi terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data real-time.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali menyoroti pentingnya ketahanan keluarga dalam pencegahan stunting. Ia menegaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga pada pola asuh dan kesiapan keluarga. Upaya yang dilakukan mencakup edukasi gizi seimbang, optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta intervensi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Program inovatif seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dan pemberian Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta juga menjadi bagian dari strategi percepatan penurunan stunting.

Paparan ketiga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang memaparkan evaluasi status gizi balita dan capaian intervensi stunting. Ia mengungkapkan bahwa Bali saat ini merupakan provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia. Meski demikian, jumlah balita stunting masih menjadi perhatian, dengan posisi Bali berada pada peringkat ketujuh terendah secara nasional.

Berbagai capaian intervensi spesifik dan sensitif telah dilakukan, namun tantangan di lapangan masih memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan melalui penguatan program dan sinergi lintas sektor terus didorong.

Dalam sesi diskusi, perwakilan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa mekanisme penandaan (tagging) anggaran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih akan dievaluasi lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran program stunting.

Melalui forum ini, diharapkan komitmen dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan semakin solid, sehingga target percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali dapat tercapai secara optimal.