Wakil Bupati Buleleng selaku Ketua TKPK Kabupaten Kabupaten Buleleng memberikan amanat dalam amanatnya menyampaikan, bahwasannya, Kabupaten Buleleng memiliki jumlah penduduk terbesar dan wilayah terluas dalam Provinsi Bali, hal ini menjadi tantangan dalam melakukan percepatan akselarasi pembangunan daerah. untuk itu mengingat begitu kompleksnya permasalahan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Buleleng menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas agenda srategis pada Dokumen Rencanaan Pembangunan Daerah 2023-2026. untuk itu dalam setiap penyusunan perencanaan dan anggaran senantiasa mengedepankan keberpihakan atas kebutuhan pembangunan pada masyarakat miskin. Berbagai program dan kegiatan bersumber APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Buleleng telah dilkasanakan secara efektif.

Selanjutnya dikatakan bahwa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak akan efektif kalau dilaksanakan secara parsial. Program dan kegiatan haruslah dilaksanakan secara simultan, terintegrasi dan terfokus, serta didukung oleh data yang valid dan akurat. Strategi pendekatan makro dan mikro yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan penduduk miskin hendaknya berjalan sinergis guna mempercepat menanggulangi kemiskinan. Peningkatan aksebilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi dan sanitasi pada kawasan perdesaan dan perkotaan telah kita laksanakan dengan dukungan berbagai pihak. Demikian pula dengan program perlindungan sosial, penguatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi mikro yang diarahkan bagi penduduk miskin, juga telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Kita menyadari sepenuhnya bahwa berbagai upaya yang telah kita laksanakan tidak akan membuahkan hasil maksimal tanpa dukungan semua pihak. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng senantiasa mendorong dan mengarahkan agar program percepatan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd menyampaikan paparan terkait Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng , Dimana strategi penanggulangan kemiskinan diantaranya: 1 Mengurangi bebabn pengeluaran masyarakat miskin, 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, 3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro, serta Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng yang dalam hal ini selaku Sekretaris TKPK Kabupaten Buleleng Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P. menyampaikan bahwa Tujuan penyelenggaraan rapat koordinasi ini adalah untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Buleleng sesuai dengan permasalahan-permasalahan penduduk miskin di Kabupaten Buleleng, Mensinergikan program/kegiatan OPD agar tepat sasaran (by Name, by Address dan by Problem), serta tepat lokus pada desa/kelurahan kantong kemiskinan di Kabupaten Buleleng. sehingga diharapkan dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ini dapat terumuskannya arah kebijakan dan strategi Penanggulangan Kemiskinan daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Serta mampu menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten Buleleng, melalui sinergitas program yang menyasar penduduk miskin pada desa/kelurahan kantong kemiskinan.

Hadir pada Rakor ini, Para Asisten Setda, beserta TIM TKPK Kabupaten Buleleng beserta jajaran Bappeda Kabupaten Buleleng.