Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari unsur DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, akademisi, hingga perwakilan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum strategis tertinggi dalam menjaring aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas provinsi dan nasional.

“Musrenbang harus menjadi ruang diskusi yang substansial, bukan hanya formalitas. Dari sinilah kita menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Tahun ini, tercatat sebanyak 261 usulan kegiatan masuk dalam pembahasan. Pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya mengakomodasi usulan tersebut melalui skema Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK), dengan mempertimbangkan berbagai variabel seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan.

Mengusung tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas guna Menopang Kebangkitan Ekonomi dan Kondisi Sosial Masyarakat”, Bupati menekankan pentingnya penyusunan program yang fokus, realistis, serta selaras dengan kemampuan keuangan daerah. Ia juga memaparkan sejumlah isu strategis yang masih menjadi tantangan pada tahun 2027, di antaranya akses pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, stunting, infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menetapkan enam prioritas pembangunan yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, hingga tata kelola pemerintahan. “Kita ingin pembangunan yang tidak hanya berjalan, tetapi juga berdampak nyata—mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng, Komang Audi Berawijaya, dalam laporannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan ruang partisipatif yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD serta menyepakati isu strategis pembangunan daerah.

Ia menjelaskan bahwa proses perencanaan telah melalui tahapan panjang, mulai dari Musrenbang desa, forum konsultasi publik pada Februari lalu, hingga Musrenbang tingkat kecamatan. Seluruh rangkaian tersebut menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Forum ini menjadi wadah menyatukan aspirasi sekaligus memastikan arah pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran,” jelasnya.

Musrenbang kali ini dihadiri sekitar 350 peserta dari berbagai elemen, menunjukkan tingginya antusiasme dan komitmen bersama dalam membangun daerah. Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Buleleng yang menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai hasil penyerapan aspirasi masyarakat, Kepala Bappeda Provinsi Bali yang memaparkan arah kebijakan RKPD Provinsi Bali Tahun 2027, serta Kepala BPS Kabupaten Buleleng yang menyampaikan capaian indikator pembangunan tahun 2025.

Paparan tersebut menjadi dasar penting dalam menyusun Rancangan RKPD Tahun 2027 yang memuat prioritas pembangunan, program strategis, serta target kinerja daerah ke depan.

Bupati Buleleng juga mengingatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi serta membangun birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menutup kegiatan, Bupati secara resmi membuka Musrenbang RKPD Tahun 2027 dengan harapan seluruh proses perencanaan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Dengan mengucapkan Om Awighnam Astu Namo Sidham, Musrenbang RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2027 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.

Melalui forum ini, diharapkan terwujud perencanaan pembangunan yang inklusif, terintegrasi, dan mampu membawa Kabupaten Buleleng menuju masyarakat yang lebih maju, adil, dan sejahtera.