KONSULTASI PUBLIK KABUPATEN BULELENG 2018
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Buleleng menggelar konsultasi publik untuk mencari masukan-masukan dari berbagai pihak untuk pembangunan Buleleng di Gedung Mr.I Gusti Ketut Pudja, Pelabuhan Buleleng, Singaraja, Selasa 7 Maret 2018.
Konsultasi publik ini juga merupakan salah satu tahapan rangkaian proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Konsultasi publik ini mengundang sejumlah perwakilan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di jajaran Pemkab Buleleng serta pihak-pihak terkait diluar pemerintahan.
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Buleleng, Ir. Gde Dharmaja, M.Si mengatakan konsultasi publik sebagai rancangan awal RKPD Kabupaten Buleleng ini merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian proses perencanaan. Setelah dilakukan musrenbang kecamatan, pihaknya mengharapkan masukan dari seluruh stakeholder terkait di konsultasi publik. Konsultasi publik ini juga sebagai pematangan dari rancangan awal RKPD yang sudah disusun.
Disisi lain, era pemerintahan Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra diperiode kedua berjanji akan fokus terhadap pembangunan dunia pertanian, dari hulu hingga hilir. Janji itu selalu digaungkan saat masa kampanye Pilkada Buleleng 2017. Tentunya, program kerja yang dilemparkan pasangan ini saat kampanye dulu harus disikapi dengan merancang Rencana Kerja Pembanguna daerah (RPKAD) kabupaten Buleleng.
Jika melihat OPD yang baru terbentuk di kabupaten Buleleng, tentunya ada beberapa OPD yang punya peran penting jika Pemkab Buleleng benar-benar serius untuk menjalankan misi pembangunan Pertanian dari hulu ke hilir. Selain Bappeda Litbang, OPD lain yang juga harus bergerak simultan yakni Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian.
Pilihan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk merancang fokus pembangunan pertanian pada dengan alasan mengangkat kesejahtreraan masyarakat. Pemabngunan pertanian juga merupakan salah satu bagian dari agenda utama dalam upaya pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.
Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG menjelaskan setelah program infrastruktur dan kesehatan, pada tahun 2018 difokuskan pada pertanian. Terdapat program-program khusus didalamnya yang terkait dengan kesejahteraan petani.
“Pembangunan disektor pertanian ini nantinya akan menjawab masalah perekonomian dan kemiskinan. Bagaimana kita menjalankan program untuk para petani baik dari segi infrakstuktur, aksesibilitas dan juga fasilitas yang baik, akan berdampak peningkatan perekonomian petani. Tentunya imbasnya juga ke masalah kemiskinan yang akan semakin berkurang,” tegasnya usai Konsultasi Publik.
Guna mengembangkan pembangunan di bidang pertanian ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng akan lebih banyak mengadakan focus group discussion (FGD) dengan ebrabgai pihak teruma kepada petani dan stakeholder yang paham tentang pertanian dari hulu ke hilir, mulai dari masa dan pola tanam, pemeliharaan, masa panen serta paska panennya.
Pembangunan pertanian ini juga bagian dari pembangunan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan seiring sejalan dengan program peningkatan kesejahteraan petani. Infrastruktur, akses dan fasilitas sudah tersedia dengan baik, masalah kemiskinan juga diharapkan bisa berkurang.
Sutjidra mengungkapkan data BPS mencatat Buleleng mampu menurunkan tingkat kemiskinan hingga 32 persen.
“Pengetasan kemiskinan tetap menjadi agenda pembangunan di Buleleng. Bahkan, sesuai dengan data BPS kita telah berhasil menurunkan jumlah rumah tangga miskin menjadi rumah tangga sasaran sebesar 32 persen. Mereka sudah terangkat dari garis yang sangat miskin karena hal-halmendasar sudah kita lakukan. Maka itu, kedepan Pembanguna npertanian menjadi fokus pemerintah untuk mengangkat taraf hidup masyarakat Buleleng yang lebih banyak bergerak dibidang pertanian,” ungkap Sutjidra.
Sutjidra pun meminta ada peran serta masyarakat Buleleng termasuk pihak terkait lainnya untuk turut serta dalam memberikan masukan kepada Pemkab Buleleng dalam penyusunan program kerja, sehingga apa yang nantinya dikerjakan, bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
