PESERTA KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 BERIKAN SARAN DAN MASUKAN

BAPPEDA LITBANG | Kamis, 22 Februari 2018

Setelah mendapatkan gambaran mengenai rencana kerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2019, maka kesempatan selanjutnya adalah menggali usulan/saran dan masukan bagi perbaikan rencana kerja tersebut. Beberapa poin yang mengemuka, diantaranya adalah :

1. Pada Visi Bupati 2017-2022 yang mengedepankan landasan Tri Hita Karana, hendaknya juga perlu pemerintah memperhatikan keberadaan sarana ibadat di sekolah-sekolah. Bukan hanya pembangunan fisik yang diperlukan, namun juga pembangunan mental dan karakter generasi penerus, sehingga terwujud insan penerus pemimpin Buleleng, bangsa dan negara yang mumpuni, berkarakter, berbudaya, dan berahlak baik;
2. Terhadap IPM Buleleng yang terbentuk dari 3 faktor utama, yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi, kiranya pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap permasalahan yang ada, khususnya di sektor pendidikan. Hendaknya kekurangan Guru dan Tenaga Kependidikan dapat diatasi dengan strategi yang konkrit dan nyata, misalnya melalui pengangkatan Guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);
3. Sinergitas antar sektor, khususnya di sektor pertanian dan sektor pariwisata, hendaknya dapat diprioritaskan sesuai dengan ke-khas-an Buleleng. Pemerintah hendaknya berkonsentrasi pada penyediaan sarana prasarana pertanian, peningkatan kapasitas petani, penanganan pasca panen untuk penambahan nilai, serta penyediaan pasar bagi produk pertanian. Ke-khas-an tersebut kemudian agar diseinergikan dengan sektor pariwisata, khususnya Agrowisata, sehingga nantinya dapat mendukung perekonomian Buleleng secara nyata;
4. Tidak berbeda dengan poin 3. pemrasaran berikutnya juga menekankan hal yang diperlukan dalam pembangunan pertanian, khususnya juga agar pemerintah melakukan edukasi, fasilitasi, serta penyediaan database pertanian yang mumpuni. Tidak lupa juga agar pemerintah memperhatikan penyediaan infrastruktur di wilayah perdesaan;
5. Pembangunan kepemudaan di Kabupaten Buleleng, hendaknya juga menjadi salah satu prioritas pemerintah. Organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna hendaknya dapat diberikan peran dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing melalui Pola Asuh, sehingga diharapkan pemuda dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai pelopor pembangunan. Begitu pula halnya dengan perhatian terhadap destinasi wisata yang perlu terus ditata dengan baik, sehingga market Wisatawan Nusantara yang masih cukup besar dapat diraih oleh Buleleng, tentu kedua hal tersebut dengan tidak melupakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development);
6. Terhadap pembangunan di wilayah Perdesaan, agar kiranya pemerintah memiliki langkah terobosan dengan program pembangunan dari hulu hingga hilir atau berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, dan lebih khusus lagi adalah pada penyediaan pasarnya. Program inilah yang nantinya diharapkan dapat menurunkan jumlah kemiskinan di Buleleng, khususnya di perdesaan. Tidak lupa juga pemrasaran meminta agar aset Pemkab Buleleng yang berada di Desa dapat kiranya dikelola oleh Pemerintah Desa untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat.

Usul/saran dan masukan tersebut kemudian telah didokumentasikan dengan baik dan menjadi prioritas perhatian penyempurnaan RKPD 2019. Sedangkan bagi para peserta yang belum mendapatkan kesempatan bicara, maka telah disediakan Form Khusus tertulis untuk disampaikan kepada pemerintah melalui Bappeda Litbang.