RAPAT PERSIAPAN KUNJUNGAN STUDI KOMPARASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
Pada Kamis (30/08), bertempat di Ruang Rapat Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng, Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng, Ir. Putu Gde Yasa, yang didampingi oleh Kabid Sosial Budaya Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng, Drs. Dewa Made Sudiarta, para Kasubid Sosial Budaya Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng, dan staf menerima kunjungan dari Bappeda Kabupaten Tulungagung. Kunjungan Bappeda Kabupaten Tulungagung ini merupakan studi referensi program perlindungan sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Dalam kesempatan ini, juga dihadiri oleh beberapa Perangkat Daerah, seperti Dinas Sosial, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
Pertemuan ini diawali dengan pemaparan dari Kabid Sosial Budaya Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng, Drs. Dewa Made Sudiarta. Dalam paparannya, dikatakan bahwa terdapat beberapa tantangan besar menuju masyarakat sejahtera, diantaranya: 1) mempersempit kesenjangan sosial dan atau ketidakadilan sosial menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan era pasar global, 2) percepatan pembangunan infrastruktur guna peningkatan akselarasi pembangunan antar wilayah/daerah, dan 3) penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan efektif melalui pemenuhan hak-hak dan layanan dasar masyarakat.
Kabupaten Buleleng sendiri memiliki beberapa tantangan permasalahan dan tantangan pembangunan, yaitu: 1) peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar, 2) pemerataan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, 3) pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, dan 4) terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur transportasi (akses ke kabupaten Buleleng).
Selanjutnya, disampaikan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan sesuai DSPKD Kabupaten Buleleng adalah: 1) perluasan akses dan pemenuhan hak-hak dasar, 2) penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, 3) perluasan kesempatan kerja dan berusaha, 4) perlindungan sosial, dan 5) pengembangan wilayah berwawasan lingkungan hidup.
Prioritas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tahun 2018: 1) memfasilitasi dan menguatkan pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan, pengembangan usaha mikro/kecil bersumber APBN, APBD Propinsi Bali, 2) mengoptimalkan pelaksanaan program PK bersumber APBD Kabupaten Buleleng termasuk APBDESA agar tepat sasaran termasuk pemantauan program PK tahun 2018, 3) mendorong percepatan verifikasi dan validasi (verivali ) data BDT PPFM 2015 pada Dinas Sosial dan Perangkat Daerah terkait dalam memantapkan dan perluasan cakupan sasaran program PK, 4) mendorong percepatan penetapan peraturan pelaksanannya Perda penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen bersama dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program PK, 5) inisiasi pembentukan TKPK kecamatan dan desa sebagai jejaring pelaksanaan program PK, pendampingan RPJMDESA serta pengembangan SID, dan 6) peningkatan kinerja pokja TKPK, fasilitasi penyediaan data berbasis sasaran program, serta pelibatan berbagai pihak dalam program PK.
