(0362) 21149
bappeda@bulelengkab.go.id
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Buleleng Dorong Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat Melalui Program PAMSIMAS

Admin bappeda | 03 September 2026 | 29 kali

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Kabupaten Buleleng, Komang Audi Berawijaya, menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Praktik Pembangunan Berbasis Masyarakat dalam Pembangunan Desa, yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng, Kamis (3/9/2026).

FGD tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi dan Transmigrasi, Kementerian PPN/Bappenas RI. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung penyusunan kajian Prakarsa Strategis Optimasi Collective Ownership Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Desa.

Dalam kesempatan tersebut, Audi Berawijaya menyampaikan paparan bertajuk “Perencanaan dan Sinkronisasi Kebijakan Daerah terhadap Implementasi dan Keberlanjutan Program Pamsimas.”

Paparan tersebut mengulas perspektif perencanaan pembangunan daerah, khususnya bagaimana Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dapat disinkronkan dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pembahasan juga mencakup peran Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam perencanaan dan implementasi Pamsimas, koordinasi lintas perangkat daerah dan pemerintah desa, serta strategi memperkuat collective ownership atau rasa kepemilikan bersama masyarakat terhadap hasil pembangunan.

FGD ini menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pelaku utama pembangunan yang terlibat sejak proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Selain Kepala Bappeda Buleleng, FGD turut menghadirkan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Buleleng, Ketua KPSPAM Desa Panji, serta Ketua KPSPAM Desa Selat sebagai narasumber.

Melalui forum ini, diharapkan dapat tergali berbagai praktik baik Program Pamsimas di Kabupaten Buleleng, termasuk faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat serta bentuk kolaborasi antarpihak dalam menjaga keberlanjutan hasil pembangunan.