Sosialisasi Evaluasi SAKIP Berbasis AI dari KemenPAN-RB
Fungsional Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng mengikuti Sosialisasi Survei Kesiapan Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis Artificial Intelligence (AI) yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Rabu (29/4).
Kegiatan ini difasilitasi oleh Kedeputian Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, dengan menghadirkan narasumber Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy, serta tim UI-CSGAR (Center for Study of Governance and Administrative Reform) sebagai mitra kerja KemenPAN-RB.
Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung transformasi sistem evaluasi SAKIP yang lebih akuntabel, efisien, dan berbasis data melalui integrasi teknologi AI.
Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa pemanfaatan AI dalam evaluasi SAKIP diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi awal secara lebih konsisten dan efisien berdasarkan data yang tersedia. Meski demikian, penilaian akhir tetap akan dilakukan oleh asesor dari KemenPAN-RB guna menjaga akuntabilitas hasil evaluasi.
Sebagai bagian dari tahapan implementasi, KemenPAN-RB akan melaksanakan survei secara daring untuk mengukur kesiapan instansi pemerintah, khususnya terkait ketersediaan data standar serta sarana dan prasarana pendukung.
Rencananya, penerapan evaluasi SAKIP berbasis AI akan mulai dilakukan pada tahun 2026. Namun, pelaksanaannya berpotensi dilakukan secara hybrid, bergantung pada hasil survei kesiapan masing-masing instansi.
Selain itu, sistem berbasis AI yang dikembangkan juga dirancang untuk mendukung integrasi melalui Application Programming Interface (API) dengan berbagai aplikasi yang sudah ada, seperti ESR (E-SAKIP Review) maupun sistem lainnya di instansi pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diharapkan dapat mempermudah proses pertukaran dan pemanfaatan data secara terintegrasi.
Dengan adanya inovasi ini, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja serta mendorong reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
