Ada banyak hal yang dibahas dalam forum, selain membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kebutuhan kesekretariatan (kantor), juga penekanan program kerja masing-masing bidang untuk tahun anggaran 2026.

Kepala Bappeda Reika Nurhaeni dalam sambutan pembukannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan program agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Reika Nurhaeni menegaskan bahwa Bappeda memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. "Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan, Bappeda memiliki tugas untuk menyusun, mengkoordinasikan, serta mengevaluasi berbagai program pembangunan agar selaras dengan visi dan misi daerah.

Dasar hukum terkait hal ini adalah Permendagri Nomor 86/2017 yang mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPKMD dan RKPD ," ujarnya.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja, Bappeda mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta berbagai regulasi yang berlaku. "Renja Bappeda harus menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Karena Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan satu tahun anggaran.

"Dengan adanya forum ini, kita dapat menyelaraskan visi dan misi pembangunan Kabupaten Buleleng, sehingga program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi," tutupnya.