(0362) 21149
bappeda@bulelengkab.go.id
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rakor terkait Fasilitasi Hibah dan Bansos kepada Masyarakat

Admin bappeda | 07 September 2026 | 10 kali

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Audi Berawijaya, didampingi Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Angga Pratangga menghadiri Rapat Koordinasi terkait Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) kepada Masyarakat yang diselenggarakan di Ruang Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (7/9/2026).


Rakor dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng dan dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Buleleng serta sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMDPPKB, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng, Camat Buleleng, Camat Sukasada, serta KPP Pratama Singaraja.


Rapat tersebut menjadi forum koordinasi untuk membahas berbagai aspek dalam pelaksanaan fasilitasi hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat. Melalui forum ini, seluruh pihak diharapkan dapat menyamakan pemahaman serta memperkuat koordinasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.


Kehadiran Bappeda Kabupaten Buleleng dalam rapat ini merupakan bagian dari peran Bappeda dalam mendukung sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam memastikan berbagai program dan kebijakan pemerintah dapat direncanakan secara terarah, efektif, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.


Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah dan lembaga terkait diharapkan mampu menghasilkan kesamaan persepsi dalam proses fasilitasi hibah dan bantuan sosial, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Buleleng.


Melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.