Dalam sambutan dan arahannya, Putu Agus Suradnyana ST mengatakan bahwa Pelaksanaan musrenbang secara On Line dilaksanakan sebagai akibat adanya wabah Covid-19, untuk itu ada perubahan pola pelaksanaan sehingga proses perencanaan berjalan sesuai tahapan.

Musrenbang ini merupakan perencanaan dengan pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pelibatan semua pihak dimaksudkan untuk menyerap aspirasi sesuai kebutuhan pembangunan serta untuk membangkitkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap hasil-hasil pembangunan.

Disisi lain Musrenbang juga merupakan wahana strategis bagi para pihak dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan tiga pilar pemerintah yang baik, yaitu pemerintah daerah (ekskutif dan Legislatif), masyarakat, dan swasta/dunia usaha.

Pada dasarnya, keluaran Musrenbang akan menjadi masukan yang sangat penting dalam rangka perumusan dan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng tahun 2022, yang selanjutnya akan dijadikan acuan/pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022. Berkenaan dengan hal tersebut, musrenbang ini merupakan momentum penting untuk menyatukan pola pikir/aspirasi dari berbagai unsur pelaku pembangunan serta mengintegrasikannya dengan berbagai bidang urusan pemerintahan, baik yang merupakan urusan wajib maupun urusan pilihan serta yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral dari pemerintah atasan. Kesemuanya ini mencerminkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan telah mengedepankan prinsip-prinsip : partisipatif, demokratisasi, transparansi serta Integrated Planning.

Bupati Buleleng juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian kinerja pembangunan yang lebih berkualitas, sehingga apa yang menjadi Visi, Misi dan Tujuan pembangunan Buleleng dapat kita wujudkan bersama.

Untuk pencapaian dimaksud maka pemerintah memberikan peran yang lebih pada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan adalah merupakan kebijakan pemerintah untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Hal ini kami kedepankan sejalan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 yaitu “Pemantapan Pemulihan Ekonomi melalui Integrasi Pertanian, Pariwisata dan UMKM yang didukung Investasi dan Infrastruktur”.

Kata kunci dari tema tersebut adalah Pemulihan Ekonomi, Integrasi Pertanian, Pariwisata dan UMKM, serta dukungan Investasi dan Infrastruktur. Pemantapan pemulihan ekonomi mutlak dilaksanakan untuk dapat menggerakkan sumber-sumber ekonomi pasca pandemi Covid-19 agar dapat menunjang sektor lainnya untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat. Integrasi Pertanian, Pariwisata dan UMKM perlu kita tingkatkan karena ketiga sektor ini merupakan sektor strategis dan banyak menyerap tenaga kerja serta berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah, tentunya akan didukung dengan peningkatan Investasi dan Infrastruktur. Untuk itu perlu kita memprioritaskan pertumbuhan ekonomi berkualitas, pemerataan dan pengurangan kemiskinan serta perluasan akses.

Berkenaan dengan hal tersebut maka focus Tema RKPD 2022 diarahkan pada : Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Peningkatan Integrasi perekenomian berbasis Kawasan, Pengembangan Seni Budaya dan Perlindungan Sosial, Penguatan Infrastruktur Layanan Dasar dan Infrastruktur Strategis, Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IPTEK.

Seluruh Program/Kegiatan yang tertuang nantinya dalam Renja, agar diarahkan sasarannya pada kelompok-kelompok masyarakat miskin dan marginal yang ditangani secara terpadu, terintegrasi serta saling bahu membahu baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dan diharapkan mampu mengantarkan masyarakat Buleleng keluar dari garis kemiskinan.