Kepala Bappeda Buleleng Ikuti Rakor Bappeda se-Bali 2026, Perkuat Sinergi Perencanaan Pembangunan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, Komang Audi Berawijaya, SE., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Bappeda se-Bali Tahun 2026 yang berlangsung pada 8–10 Oktober 2026 di Handara Golf & Resort Bali, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Bali ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Bali. Rakor diikuti oleh sembilan kepala Bappeda kabupaten/kota se-Bali, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.
Rakor tahun ini mengusung tema “Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025–2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali.” Tema tersebut menegaskan pentingnya membangun keselarasan antara prioritas pembangunan nasional dengan visi pembangunan Provinsi Bali, sehingga kebijakan dan program pembangunan di tingkat daerah dapat berjalan secara terpadu.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si., dalam pembukaan kegiatan menyampaikan pentingnya memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, akurat, terarah, dan tepat sasaran.
Melalui forum ini, pemerintah daerah didorong untuk memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Keselarasan tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
Keikutsertaan Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng dalam Rakor Bappeda se-Bali Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas pemerintahan. Melalui sinergi tersebut, Bappeda Kabupaten Buleleng diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah agar selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat serta berorientasi pada pencapaian target pembangunan.
