Dikeluarkannya Inpres 4 Tahun 2025 menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat basis data sosial dan ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi secara nasional. DTSEN diharapkan menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi capaian pembangunan, khususnya dalam konteks pengentasan kemiskinan. Dengan data tunggal yang valid, tumpang tindih program dan salah sasaran bantuan dapat diminimalisir secara signifikan.

Sementara itu, Inpres 8 Tahun 2025 menekankan pentingnya optimalisasi pelaksanaan berbagai program yang berorientasi langsung pada penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Inpres ini memberikan arahan langsung kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga perangkat desa untuk bersinergi secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat miskin dan rentan.

Seiring dengan diterbitkannya dua instruksi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretariat TKPKD menggelar Rapat koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Buleleng tahun 2025, Jumat (11/4/2025).

Dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Buleleng, IAK Septiani Utami yang dalam kesempatan ini mewakili Kepala Bappeda, rapat koordinasi ini dihadiri oleh anggota sekretariat TKPKD serta perwakilan dari BPS Kabupaten Buleleng.