Rapat Koordinasi MCSP KPK Tahun 2026
Upaya mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Buleleng. Salah satunya melalui koordinasi tindak lanjut hasil Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi MCSP KPK Tahun 2026 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, Rabu (11/11/2026). Dalam agenda tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Komang Audi Berawijaya, SE., M.Si., turut hadir bersama sejumlah perangkat daerah terkait.
Rapat koordinasi ini membahas penyampaian nilai Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCSP Tahun 2025 sekaligus atensi tindak lanjut koordinasi pemberantasan korupsi tahun 2025 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Bali. Selain itu, pertemuan juga menjadi bagian dari upaya pemantauan pemenuhan data dukung MCSP Tahun 2026 sebagai persiapan menghadapi Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Wilayah Bali.
Dalam pembahasan tersebut, salah satu perhatian utama adalah pemenuhan data dukung pada delapan area intervensi, meliputi area perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Khusus pada area perencanaan, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, yakni penyelarasan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dengan program prioritas daerah, publikasi informasi dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, serta penetapan RKPD sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 secara tepat waktu.
Bagi Bappeda, perhatian pada area perencanaan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembangunan daerah berjalan selaras, terarah, dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Kualitas perencanaan tidak hanya dilihat dari dokumen yang disusun, tetapi juga dari kesesuaian program, transparansi informasi, serta konsistensi pelaksanaannya.
Melalui koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pemenuhan indikator MCSP. Upaya ini bukan semata-mata untuk memenuhi penilaian, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang semakin terbuka, bertanggung jawab, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan penguatan tata kelola di setiap perangkat daerah, diharapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas semakin tertanam dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng.
