Dalam rapat tersebut, Kepala Bappeda memaparkan dan menyampaikan terkait progres pemenuhan data di area perencanaan yang sudah mencapai 99%, namun juga ada perbedaan nomenklatur pemenuhan data. Diantaranya adalah Pengendalian terhadap Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD Buleleng yang sebelumnya di tahun 2023 tidak ada. Disampaikan pula bahwa terkait fokus area perencanaan, maka data yang dimaksud adalah data pengawasan hibah/bansos yang merupakan Pokir DPRD Buleleng di APBD induk tahun 2024.

Terkait pemenuhan data MCP KPK, Kepala Bappeda mengharapkan agar OPD terkait dapat membantu pemenuhan data pengendalian hibah Pokir yang terdapat di wilayah tugasnya masing-masing dan memastikan semua data yang diperlukan untuk penilaian MCP telah disiapkan dengan baik.

Diinformasikna bahwa MCP merupakan sebuah instrumen yang digunakan KPK untuk memantau dan menilai upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Dengan memenuhi seluruh indikator yang ditetapkan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.