Wawancara Evaluasi Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Kamis, 10September 2026. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng menjadi salah satu perangkat daerah yang menjadi lokus Wawancara Evaluasi Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Bali.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Perekonomian SDA dan Infrastruktur Bappeda Kabupaten Buleleng, Gusti Ngurah Purnawirawan, menerima langsung kedatangan tim evaluasi sekaligus mengikuti proses wawancara sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda.

Selain Bappeda, evaluasi juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPERKIM) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng. Masing-masing perangkat daerah memberikan informasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam mendukung penyelenggaraan bangunan gedung.

Pelaksanaan evaluasi ini merupakan bagian dari dukungan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Wawancara bertujuan memperoleh gambaran mengenai kinerja pemerintah daerah serta pelaksanaan standar pelayanan atau Service Level Agreement (SLA), khususnya yang berkaitan dengan aspek perencanaan, perizinan, tata ruang, dan penataan bangunan.

Dalam evaluasi tersebut, Bappeda menyiapkan berbagai data dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan perencanaan dan kinerja pembangunan daerah. Di antaranya RPJMD, Renstra Bappeda, RKPD 2022–2026, rancangan/perubahan RKPD, KUA-PPAS, matriks program dan kegiatan lintas OPD, indikator kinerja daerah, hasil Musrenbang/Rakortek yang relevan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta dokumen evaluasi pembangunan daerah dan RKPD.

Selain itu, Bappeda turut menyiapkan dokumen kebijakan pembangunan daerah yang berkaitan dengan mitigasi bencana, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan, investasi, serta kemudahan berusaha.

Melalui evaluasi tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pelayanan publik dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Buleleng. Dan hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan penguatan kebijakan dan perencanaan pembangunan, sehingga pelayanan publik dapat semakin efektif, terukur, serta mendukung terwujudnya pembangunan bangunan gedung yang aman, tertib, dan berkelanjutan.