Dihadiri oleh seluruh pimpinan perangkat daerah termasuk para kepala bagian dan camat dilingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, pertemuan yang berlangsung di ruang rapat rumah jabatan Bupati Buleleng pada sore hari ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa yang dalam kesempatan ini mewakili Penjabat (Pj.) Bupati Buleleng.

Selama kunjungan ini, pemeriksaan ini akan berlangsung selama 20 hari, dari tanggal 2 hingga 21 September 2024. Pemeriksaan terinci akan dilaksanakan paling lambat dua minggu setelah pemeriksaan pendahuluan selesai.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Buleleng telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, keluaran dari pemeriksaan pendahuluan ini tidak berupa laporan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, melainkan sebagai dasar penyusunan program pemeriksaan terinci yang akan dilaksanakan kemudian.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, menyampaikan bahwa mereka telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Buleleng atas Laporan Keuangan Tahun 2023. Ini merupakan opini WTP yang ke-10 kali diterima oleh Pemkab Buleleng, yang diapresiasi oleh BPK sebagai pencapaian yang luar biasa.

“Pencapaian opini WTP bukanlah sekadar formalitas, tetapi harus menjadi standar pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.”ujar Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Sementara itu Sekda Buleleng menyampaikan sambutan Penjabat (Pj.) Bupati Buleleng menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini. Menurutnya, pemeriksaan BPK RI merupakan bentuk pengawasan yang positif dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja. Pemerintah Kabupaten Buleleng akan selalu siap menerima dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh para pemeriksa BPK yang bertugas dilapangan.