Kunjungan ini bermaksud untuk berdiskusi, melakukankoordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam melaksanakan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial terkait terbitnya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Dapat kami informasikan bahwasannnya Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang

dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang

dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai

pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.