Rapat tersebut di hadiri 40 OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng.

LKPJ adalah Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Saat memimpin Rapat, dihadapan peserta, Kepala Bappeda Putu Ayu Reika Nurhaeni menegaskan kepada OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng agar bersama sama berkomitmen untuk dapat menyajikan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan pada setiap urusan yang akurat/valid sebagai dasar dalam penyusunan draft LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.