Pembelajaran dan Best Practice Pemerintah Daerah dalam Penyiapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terus mendorong penguatan perencanaan pembangunan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggali pengalaman dan praktik baik dari Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang telah menerapkan skema KPBU, khususnya dalam penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ).
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembelajaran dan Best Practice Pemerintah Daerah dalam Penyiapan KPBU yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Senin (26/10/2026), bertempat di Rumah Jabatan Bupati Buleleng.
Kegiatan ini menjadi wadah bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mempelajari secara langsung pengalaman daerah lain dalam menyiapkan dan melaksanakan KPBU. Pembelajaran tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai tahapan perencanaan, mekanisme kerja sama, serta berbagai aspek yang perlu dipersiapkan sebelum suatu proyek dilaksanakan melalui skema KPBU.
Sejumlah narasumber dihadirkan untuk memberikan pemahaman dari sisi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan, pihak yang diundang meliputi Direktur Pembiayaan Strategis dan Inovatif Kementerian PPN/Bappenas, Bupati Madiun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, serta pimpinan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
Melalui paparan dan berbagi pengalaman dari para narasumber, Pemerintah Kabupaten Buleleng diharapkan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses penyiapan proyek KPBU, mulai dari perencanaan kebutuhan infrastruktur, kajian kelayakan, penentuan skema kerja sama, hingga aspek pembiayaan dan pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha.
Bagi Bappeda Kabupaten Buleleng, pembelajaran ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah. Bappeda berperan dalam mengkaji kesesuaian rencana proyek dengan prioritas pembangunan, mengidentifikasi peluang kerja sama, serta mendorong koordinasi lintas perangkat daerah agar penyiapan proyek dilakukan secara terarah dan terukur.
KPBU sendiri merupakan salah satu alternatif pembiayaan pembangunan yang memungkinkan pemerintah bekerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Skema ini dapat menjadi pilihan untuk mendukung pembangunan ketika kebutuhan infrastruktur terus meningkat dan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan.
Bappeda Kabupaten Buleleng akan terus mendorong sinergi antarperangkat daerah agar hasil pembelajaran tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ke depan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
