Rapat Koordinasi (Rakor) Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial
Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berupaya meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial melalui digitalisasi sistem. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang dilaksanakan pada Rabu, 1 April 2026, bertempat di Ruang Rapat Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng.
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Bappeda, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti), Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta seluruh kecamatan se-Kabupaten Buleleng.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, serta efektivitas dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Melalui sistem digital yang akan diterapkan, proses penentuan penerima bantuan diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Untuk mendukung implementasi tersebut, dibutuhkan peran aktif petugas lapangan atau agen perlindungan sosial (perlinsos) yang ditunjuk untuk mengoperasikan aplikasi.
Dalam pelaksanaannya, para agen akan didampingi oleh pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), operator SIK-NG di tingkat desa/kelurahan, serta staf DinsosP3A. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendaftaran, pembaruan data, serta verifikasi penerima bantuan secara digital di tingkat pemerintah desa dan kelurahan.
Saat ini, dari total kebutuhan sebanyak 2.701 agen, masih terdapat 7 desa yang belum menyampaikan data agen dan masih dalam proses pemenuhan. Setiap agen nantinya akan menangani sekitar 100 Kepala Keluarga (KK), dari total sasaran sebanyak 267.154 KK di Kabupaten Buleleng.
Untuk memastikan kelancaran implementasi, para agen akan diberikan bimbingan teknis terkait pengoperasian aplikasi serta petunjuk teknis lainnya. Diharapkan, melalui digitalisasi ini, penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
