Rakortekrenbang dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Selain itu, kegiatan ini juga mengacu pada amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Pelaksanaan Rakortekrenbang melibatkan seluruh perangkat daerah Provinsi Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota se-Bali, serta organisasi perangkat daerah yang menangani berbagai urusan strategis, mulai dari kesehatan, pendidikan, pertanian, pariwisata, hingga penanggulangan bencana. Seluruh pembahasan dilakukan melalui Zoom Meeting dari masing-masing instansi peserta sesuai jadwal desk urusan dan desk tematik yang telah ditetapkan.

Pada Desk Urusan Sesi I dan II, fokus pembahasan diarahkan pada sinkronisasi program lintas sektor guna memastikan integrasi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sejumlah urusan strategis yang dibahas meliputi sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, perhubungan, kebudayaan, ketahanan pangan, hingga pengembangan infrastruktur dan penataan ruang. Setiap daerah di Bali mendapatkan jadwal pemaparan program secara bergilir untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Selain desk urusan, Rakortekrenbang juga menghadirkan desk tematik prioritas nasional (proSN) yang diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat. Tema-tema prioritas yang dibahas antara lain ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, pembangunan rumah sakit berkualitas, digitalisasi pembelajaran, revitalisasi satuan pendidikan, hingga perlindungan masyarakat adat dan anak.

Beberapa program prioritas nasional yang menjadi perhatian dalam forum tersebut meliputi pembangunan tiga juta rumah, program makan bergizi gratis, optimalisasi penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan sektor pangan akuatik, pengembangan koperasi desa merah putih, hingga percepatan pembangunan dan revitalisasi sekolah. Seluruh program tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan Bali ke depan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Rakortekrenbang tersebut, Bappeda Kabupaten Buleleng turut ambil bagian aktif mengikuti pembahasan sesuai desk urusan dan desk tematik yang dijadwalkan. Kehadiran Bappeda Buleleng menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penyusunan arah pembangunan Bali yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Melalui Rakortekrenbang berbasis SIPD ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap tercipta sinkronisasi perencanaan pembangunan yang lebih efektif, terukur, dan terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain menjadi forum penyelarasan program, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan Bali di masa mendatang.