Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Pendalaman Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 Strategi Integrasi Perlindungan Sosial Adaptif pada Provinsi Jawa Barat dan Bali

Dalam Rangka Penyusunan Background Study RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia melangsungkan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Pendalaman Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 Strategi Integrasi Perlindungan Sosial Adaptif pada Provinsi Jawa Barat dan Bali yang diselenggarakan melalui Zoom Meeting, Rabu (07/06/23)

Diskusi ini juga diikuti melalui aplikasi zoom meeting oleh Kepala Bappeda se Provinsi Jawa Barat dan Kepala Bappeda se Provinsi Bali. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buleleng diikuti oleh Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos. M.A.P. selaku Kepala Bappeda.

Diskusi dibuka oleh Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Bapak Maliki, ST, MSIE, Ph.D. Dengan menghadirkan narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jabar, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

Disampaikan oleh Bapak Maliki bahwa ada 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai melalui diskusi ini, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi bantuan sosial adaptif, integrasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta inovasi pembiayaan permodalan kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang berfokus pada isu inklusivitas dan kelanjutusiaan terutama untuk penguatan resiliensi terhadap kebencanaan dan krisis.,

2. Mengidentifikasi aspek-aspek pertimbangan dalam perumusan strategi dan arahan kebijakan serta prioritas pembangunan daerah terkait pemberdayaan masyarakat yang inklusif di sektor kewirausahaan dan ketenagakerjaan sebagai penguatan resiliensi terhadap kebencanaan dan krisis.

3. Mengidentifikasi rancangan strategi dan arahan kebijakan serta prioritas pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah terkait pemberdayaan masyarakat yang inklusif di sektor kewirausahaan dan ketenagakerjaan sebagai penguatan resiliensi terhadap kebencanaan dan krisis.

Disampaikan pula dengan terselengarannya diskusi terpusat ini bermanfaat untuk mempertajam hasil kajian dan memberikan masukan dalam penyusunan Background Study RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 Lingkup Pemberdayaan Masyarakat