Forum tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Bappeda Kabupaten Buleleng, mulai dari para Kepala Bidang, Pejabat Fungsional Perencana, hingga perwakilan staf dari masing-masing bidang. Dibuka oleh Sekretaris Bappeda Komang Widarma, dalam forum ini juga turut mengundang sejumlah perwwakilan dari berbagai Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai bentuk penguatan sinergi lintas sektor dalam proses perencanaan pembangunan.

Dalam paparan yang diampaikan oleh Kasubag Umum dan Perencanaan Bappeda Buleleng, Ketut Arya Stat Artawan, disampaikan bahwa penyusunan Rancangan Renja Bappeda Tahun 2027 berlandaskan pada berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu, perencanaan juga mengacu pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 37 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Buleleng.

Secara substansi, forum ini menegaskan kembali tujuan jangka menengah Bappeda Kabupaten Buleleng, yakni meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sasaran yang ingin dicapai meliputi terwujudnya perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang terukur, meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah, serta meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah.

Dalam forum tersebut juga dipaparkan capaian kinerja tahun 2025, di mana Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa persentase capaian kinerja perangkat daerah berhasil mencapai 95,68 persen. Capaian ini menjadi pijakan optimisme sekaligus tantangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Untuk Tahun 2027, Bappeda Kabupaten Buleleng merancang tiga program utama, yakni Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Selain membahas rancangan program dan pendanaan Tahun 2027, forum juga mengulas agenda perencanaan pembangunan Tahun 2026 sebagai tahapan yang saling berkesinambungan. Agenda tersebut meliputi penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 dan RKPD Tahun 2027, koordinasi penyusunan serta verifikasi Renja Perangkat Daerah, penyusunan LKPJ tahunan, hingga penjabaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025–2029 ke dalam RKPD Tahun 2027 agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Tak hanya itu, Bappeda juga berperan aktif dalam koordinasi perencanaan dan penganggaran daerah sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), termasuk dalam proses penyusunan KUA-PPAS hingga penetapan APBD. Penguatan koordinasi juga dilakukan melalui pelaksanaan Rakortek perencanaan pembangunan, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang RKPD di kecamatan dan kabupaten, serta inovasi pola Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) guna mengakomodasi usulan desa dan kelurahan sesuai prioritas daerah.

Melalui Forum Perangkat Daerah ini, Bappeda Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas perencanaan yang partisipatif, terintegrasi, dan berbasis kinerja. Sinergi antarbidang internal Bappeda maupun kolaborasi dengan seluruh Perangkat Daerah diharapkan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan yang semakin tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Buleleng.

Kegiatan ditutup dengan semangat kebersamaan dan komitmen bersama untuk terus menghadirkan perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan daerah, sejalan dengan semangat “Semesta Berencana” yang menjadi pijakan pembangunan Kabupaten Buleleng.