(0362) 21149
bappeda@bulelengkab.go.id
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAPPEDA LITBANG HADIRI RAPAT MONEV KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH KEMENDAGRI

Admin bappeda | 04 April 2018 | 711 kali

BAPPEDA LITBANG | Rabu, 4 April 2018

Pusat Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Kemendagri, yang dipimpin langsung oleh Dr. Nelson Simanjuntak, SH, MH kali ini mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama antara Indonesia dengan luar negeri, yang dalam konteks ini adalah yang dilakukan oleh JICA - Japan International Cooperation Agency, sekaligus sosialisasi terhadap peluang kerjasama luar negeri yang tersedia, baik Government to Government, maupun Government to Business.

Acara yang diadakan di Trans Resort, Badung ini juga turut dihadiri oleh Pemkot Medan, Solok, Semarang, Surabaya, Pemprov Jateng, Jatim, Sumbar, Sumut, DKI Jakarta, serta Pemkab/Pemkot di Provinsi Bali. Sementara itu dari jajajaran Pemprov Bali dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Bali Dr. Drs. Ida Bagus Kade Subhiksu, MM. Pemkab Buleleng sendiri pada kesempatan ini diwakili oleh Kabid Litdatva Ariston Pamungkas.

Dalam kesempatan ini Kepala Pusat Fasker LN menyampaikan dasar-dasar hukum pelaksanaan kerjasama dengan Luar Negeri dalam konteks UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu beliau juga mengungkapkan beberapa best practice di Indonesia dan internasional terkait kerjasama lintas negara, sambi mengingatkan agar Pemda selalu menjunjung tinggi kedaulatan bangsa dan negara. Salah satunya yaitu bentuk Letter of Intent dan MoU wajib berbahasa Indonesia atau bilingual, serta pencantuman Ruang Lingkup yang spesifik dan fokus pada tahapan serta target yang feasible.

Asisten I Setda Bali sebagai narasumber juga menyampaikan beberapa langkah yang telah diambil Pemprov Bali sekaligus progresnya. Dukungan dari Pemerintah Pusat tentunya tetap diharapkan, sehingga teknologi iptek, transfer of knowledge dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Beliau juga sekaligus menyampaikan permintaan agar Pusat menyederhanakan alur birokrasi kerjasama luar negeri, sehingga kerjasama dapat dilakukan lebih ringkas seperti halnya pihak luar negeri yang menganut asas prefektur dengan kewenangannya sendiri.

Dalam diskusi juga diungkapkan progres beberapa program kerjasama dengan JICA, diantaranya Micro Hydro di Tabanan, Water Purification di Solok, Environment Education di Sumut, serta Pilot Survey SME's di Surabaya, serta 2 lainnya di DKI Jakarta dan Semarang. Rapat juga dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke Desa Jatiluwih, Penebel, Tabanan sebagai best practice pelaksanaan Program Pembangkit Listrik Mikro Hidro hasil kerjasama Indonesia dengan JICA.