Kabag Sumda selaku Sekretaris UPP menegaskan perlunya masing-masing pokja melakukan tugasnya secara bertanggung jawab, siapa berbuat apa, bagaimana proses dan mekanisme kerjanya. Masing-masing personil hendaknya memahami tugas dan fungsinya, baik di Pokja Pencegahan, Pokja Intelejen, Pokja Penindakan, serta Pokja Yustisi. Beberapa kelemahan pelaksanaan Saber Pungli Tahun 2017 agar dapat diperbaiki dan lebih dioptimalkan pada tahun mendatang.

Beberapa permasalahan yang mengemuka adalah mengenai letak posko, permasalahan alokasi anggaran, sarana dan prasarana, pelaporan kegiatan, kekompakan antar tim, SDM/piket jaga untuk menerima pengaduan masyarakat. Terhadap permasalahan ini, Sekretaris Inspektorat Daerah menyampaikan bahwa posko, sarana komunikasi, SDM piket, serta alokasi dana telah dirancang pada APBD TA. 2018. Yang wajib diperhatikan adalah bahwa mekanisme pertanggungjawaban anggaran tersebut tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2018, rencananya UPP Kabupaten Buleleng akan mengintensifkan pencegahan melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi lidik dan penindakan. Semoga pelayanan publik Kabupaten Buleleng dapat lebih baik lagi "Tanpa Pungutan Liar".