BAPPEDA LITBANG MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DATA/INFORMASI PEMBANGUNAN PROVINSI BALI
Kamis, 21 Desember ,Ditengah kesibukan Penyusunan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022, Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD, Bappeda Litbang yang diwakili oleh Bidang Litdatva berkesempatan untuk menghadiri dan mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Data/Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bappeda Litbang Provinsi Bali, Denpasar pada hari ini Kamis, 21 Desember 2017.
Rapat yang dipimpin oleh Kabid Pengendalian dan Evaluasi (DALVA) Bappeda Litbang Provinsi Bali ini dihadiri oleh Perangkat Daerah lingkup Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota se-Provinsi Bali dengan sasaran penguatan komitmen stakeholder dalam penyediaan data/informasi pembangunan daerah di Bali, baik data pembangunan di kabupaten/kota maupun dalam pelaksanaan urusan pembangunan di lingkup Pemprov Bali.
Salah satu hal yang mengemuka adalah mengenai ketersediaan, keakuratan dan validitas data yang bersumber dari kabupaten/kota maupun perangkat daerah Pemprov Bali. Kabid Dalva Bappeda Litbang Provinsi Bali menegaskan perlunya sinergitas, kolaborasi dan kerjasama antar pihak dalam penyediaan data di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Kemendagri, serta di Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (SISKURTANAS) yang dikelola oleh Lemhanas RI.
Kedua sistem data tersebut merupakan titik awal data yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan daerah Provinsi Bali yang baik, akurat, transparan dan akuntabel. Dengan perencanaan yang baik, maka diharapkan bahwa seluruh pembangunan di Bali menuju pada satu fokus yang sama, yaitu pengurangan penduduk miskin, pengurangan tingkat pengangguran, dan akhirnya kesejahteraan masyarakat Bali. Bappeda Litbang Bali juga menharapkan agar Bappeda kabupaten/kota memberikan perhatian lebih berupa anggaran untuk rapat konsolidasi dan rekonsiliasi data di masing-masing kabupaten/kota. Pada kesempatan ini seluruh peserta rapat koordinasi menyepakati bahwa Data memang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga perlu adanya koordinasi dan sinergitas yang erat untuk menghasilkan data yang konsisten, valid dan akurat.
