Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bappeda Litbang se-Bali untuk keseimbangan pembangunan antar Kabupaten. Rakor tersebut menghadirkan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, dan Kepala Bappeda Litbang dari 9 Kabupaten/kota di Bali. Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng selaku tuan rumah sekaligus panitia rakor. Rakor dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setkab Buleleng, I Ketut Asta Semadi mewakili Bupati Buleleng, didampingi Kepala Bappeda Litbang Pemprov Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, dan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng, Gde Darmaja.
Gde Darmaja menambahkan, Rakor Bappeda Litbang ini merupakan rapat tahunan yang di selenggarakan oleh seluruh Bappeda Litbang Kabupaten Kota Se-Bali,m rapat ini berlangsung selama 3 hari dari Tanggal 28 – 30 Oktober 2018, dengan tujuan menjalin koordinasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah, serta mengidentifikasi permasalahan terkait perencanaan pembangunan daerah yang nantinya mendapatkan solusi atas permasalahan yang di alami, serta menyamakan pemahaman mengenai program pengembangan kapasitas SDM perencana antara Kementrian PPN/Bappenas dengan pemerintah daerah dengan narasumber dari Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali I Wayan Wiasthanan Ika Putra, S.Sos., M.Si., Kabid Pembinaan JFP Pusbindiklatren Rita Miranda, S.Sos., M.P.A dan Dwi Harini Septianing Tyas, SE.MA. Kasubid Perencanaan Program Pusbindiklatren.
Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthanan Ika Putra mengungkapkan, isu strategis yang dibahas dalam rakor tersebut adalah masalah ketimpangan pembangunan antara Bali Selatan, Bali Utara, Bali Selatan dengan Bali Timur dan Bali Barat. Sehingga rakor nanti dapat mencetuskan ide-ide penanganan masalah ketimpangan tersebut, sehingga program pembangunan lima tahun ke depan dapat diarahkan mengatasi ketimpangan tersebut.
”Dalam pola pembangunan semesta berencana, kesenjangan ini harus segera diatasi. Sehingga penyusunan program pembangunan lima tahun ke depan ini, diarahkan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan yang ada di Bali,” terangnya.
Menurutnya, landasan utama dalam mengatasi kesenjangan pembangunan itu adalah pembangunan infrastruktur. Khusus di Buleleng, program pembangunan untuk lima tahun ke depan diarahkan pada percepatan pembangunan Bandara dan jalan shortcut (batas kota Singaraja-Mengwitani,red). “Mudah- mudahan di tahun 2019, dua pembangunan infrastruktur strategis itu bisa dilaksanakan prosesnya,” ujar Kepala Bappeda Litbang Bali, Ika Putra.
Sementara, Kepala Bappeda Litbang Buleleng, Gde Darmaja mengatakan, selain menjalin koordinasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah, rakor juga mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait penyusunan perencanaan pembangunan. “Rakor ini menyamakan persepsi dalam penyusunan perencanaan ke depan, bahwa Bali ini menjadi satu kesatuan yang utuh, sesuai konsep pembangunan Bali one island, one management,” terangnya.
Sementara Kabid Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencanaan Pusbindiklatren, Kementerian Bappenas, Rita Miranda lebih banyak menekankan, pada peningkatan kualitas SDM. Rita Miranda menyebut, peminat pada jabatan fungsional perencanaan masih sangat kurang. Padahal, program pembangunan itu dimulai dari perencanaan, sehingga jabatan fungsional perencanaan tersebut merpakan jabatan strategis. “Cuma sekarang ini jabatan fungsional itu dianggap buangan. Sehingga kurang diminati, padahal jabatan sangat strategis didalam menentukan pembangunan kedepan. Nah ini yang coba nanti kami tekankan, dalam peningkatan kualitas SDM,” jelasnya.