(0362) 21149
bappeda@bulelengkab.go.id
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

INSPEKTUR DAERAH UNGKAP STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI LINGKUP PEMKAB BULELENG

Admin bappeda | 15 Februari 2018 | 409 kali

Inspektur Daerah I Putu Yasa, SH, MM pada sesi ini mengungkapkan hasil pemantauan/pengawasannya terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di Buleleng, sekaligus memberikan pembekalan anti korupsi bagi para peserta Rakertek.

Beberapa hal yang diungkapkan Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng adalah :
1. Bahwa sampai dengan tahun 2018, KPK masih akan melakukan pembinaan-pembinaan, namun pada tahun berikutnya akan dilakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
2. Hasil audit BPK berupa Opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" bukanlah jaminan bahwa tidak ada tindak korupsi. Inspektur mendorong agar seluruh jajaran Pemkab Buleleng secara serius menutup celah-celah korupsi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan;
3. Saat ini Evaluasi Pelayanan Publik Buleleng berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 masih berada pada kategori Kuning. Hal ini akan diupayakan menjadi HIJAU pada tahun ini, sehingga perlu adanya komitmen pimpinan SKPD, pemenuhan fasilitas disabilitas, pemenuhan data/informasi publik, tata cara dan disiplin ASN serta hal lainnya;
4. Pembentukan "Zona Integritas" sebagai bentuk anti korupsi akan terus dipacu dan dilaksanakan secara konsisten;
5. Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang saat ini sudah mencapai Level 3 untuk 13 SKPD akan terus dipacu untuk mencapai target nasional seperti tercantum di RPJMN Tahun 2015-2019; serta
6. Mulai tahun 2018, Inspektorat Daerah akan terus mengupayakan peningkatan kepatuhan dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, diantaranya dengan menggunakan Teknologi Informasi yang terintegrasi.

Aksi Pencegahan Korupsi yang disampaikan oleh Inspektur mendapat sambutan baik dari para peserta Rakertek, sekaligus tekad untuk bebas dari praktek korupsi sebagai perwujudan Clean and Good Government.