Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017
JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 pada Rabu (26/4) di Hotel Bidakara, Jakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 bertema “Memacu Investasi dan Infrastuktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Hadir dalam pembukaan Musrenbangnas 2017 ini, para pimpinan lembaga negara, menteri-menteri Kabinet Kerja dan para gubernur, bupati dan walikota dari seluruh daerah di Indonesia.
Acara dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri oleh para pimpinan lembaga tinggi negara, menteri negara dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati serta walikota dari provinsi di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Musrenbangnas 2017 dan memaparkan 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas. Selain itu, juga menyebutkan tentang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 serta penghargaan khusus kepada Pemerintah Provinsi yang pertama kali berhasil mengimplementasikan Skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dalam pembangunan infrastruktur.
Presiden Presiden RI Joko Widodo menyampaikan arahan kepada jajarannya untuk pandai menentukan fokus dalam bekerja. Kebiasaan dan rutinitas yang selama ini dilakukan hendaknya untuk diubah dan menentukan prioritas yang jelas. Selain itu juga memperkuat koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten kota. Sinergi ini harus terus terbangun kuat dan saling berintegrasi. “Berilah prioritas apa yang ingin dikerjakan dan jangan banyak-banyak. Jangan semuanya menjadi prioritas,” ujar Presiden RI Joko Widodo.
Menteri Bambang dalam laporannya menjelaskan, tema pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mendatang serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antar individu maupun antar wilayah. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 telah disepakati Prioritas Nasional yang meliputi: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perumahan dan Permukiman; (4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; (5) Ketahanan Energi; (6) Ketahanan Pangan; (7) Penanggulangan Kemiskinan; (8) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; (9) Pembangunan Wilayah; (10) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Kemanan.
Keseluruhan prioritas nasional tersebut didukung oleh beberapa pengarusutamaan yaitu revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, untuk Tahun 2018, terdapat prioritas khusus yaitu Asian games dan Asian Para Games.
“Upaya mencapai sasaran sepuluh Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga secara terintegrasi melalui penetapan Program, Kegiatan serta Proyek Prioritas yang dapat ditentukan lokasi kegiatannya. Upaya ini juga dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah maupun BUMN dan Swasta,” jelas Menteri Bambang.
Musrenbangnas 2017 merupakan forum koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) dan antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan untuk menyiapkan RKP 2018. Penyusunan RKP 2018 masih menerapkan prinsip Money Follow Programs melalui pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial namun diperkuat oleh empat fokus perkuatan yaitu: (1) Perkuatan perencanaan dan penganggaran melalui penajaman prioriyas nasional dan program priroitas; (2) Perkuatan pengendalian perencanaan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga level proyek atau “satuan 3”; (3) Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang memfokuskan aspek spasial hingga detil rencana lokasi pembangunan dan (4) Perkuatan integrasi sumber pendanaan baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun badan usaha serta melalui skema KPBU dan PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah).
Kemudian, dalam rangka percepatan pembangunan Papua, Musrenbangnas 2017 juga mengadakan sesi pembahasan khusus pembangunan Papua dan Papua Barat yang menitikberatkan pada lima bidang yaitu, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar dan konektivitas serta hukum, kelembagaan dan tata kelola.
Selanjutnya Menteri Bambang menyebutkan, dalam rancangan RKP 2018 pertumbuhan ekonomi 2018 diharapkan dapat mencapai kisaran 5,4 – 6,1 persen atau pada titik 5,6 persen. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah fokus pada enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan yaitu, industri pengolahan terutama non migas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi serta jasa keuangan.
“Pada 2018, pembangunan difokuskan pada tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yaitu industri pengolahan, pertanian dan pariwisata. Sementara itu, konsumsi dan investasi tetap harus menjadi pendorong pertumbuhan,” tutur Menteri Bambang.
Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pada kali pertama Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) untuk menyempurnakan rancangan awal RKP 2018. Rakortek wilayah barat berlangsung di Batam (21-24 Februari 2017) dan Rakortek wilayah timur di Makassar (28 Februari- 3 Maret 2017). Rancangan awal RKP 2018 juga dilengkapi dengan masukan dari hasil Musrenbang Provinsi di seluruh Indonesia yang berlangsung dari 15 Maret hingga 25 April 2017.
