Musrenbang Provinsi Bali 2016

 Musrenbang RKPD Provinsi Bali tahun 2017 yang dilaksanakan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.

Acara pembukaan diawali dengan penyampaian laporan Kepala Bappeda Provinsi Bali yang dilanjutkan dengan Penyerahan Piagam dan Piala Anugerah Pangripta Nusantara (APN) 2016 kepada Pemenang I, II dan III APN 2016 tingkat Provinsi Bali yang diberikan kepada pemerintah Kota Denpasar yang diwakili oleh Wakil Walikota Denpasar, pemerintah Kabupaten Karangasem yang diterima oleh Bupati Karangasem serta pemerintah Kabupaten Gianyar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar. Setelah menyerahkan pengahrgaan tersebut, Gubernur Bali menyampaikan Sambutan Ucapan Selamat Datang kepada para Undangan yaitu Menteri Dalam Negeri RI, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas RI serta Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan RI, Perwakilan DPD RI Dapil Bali, Bupati dan Walikota se-Bali, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, Staf Ahli Gubernur Bali, Kepala SKPD Provinsi Bali, Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Provinsi Bali, Para Akademisi dari Perguruan Tinggi di Provinsi Bali, Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga Provinsi Bali, Kepala Bappeda kabupaten/kota se-bali serta masyarakat yang diwakili oleh lembaga/organisasi/kelompok masyarakat.

Dilanjutkan dengan pengarahan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri RI, Bapak Tjahyo Kumolo yang sekaligus membuka secara resmi acara Pembukaan Musrenbang Provinsi Bali tahun 2016 dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Bali tahun 2017 Mendagri mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan secara sistematis dari tingkat desa hingga kabupaten/kota sehingga undangan yang dihadirkan pada acara Musrenbang Provinsi adalah unsur pemerintahan daerah Provinsi Bali, unsur pemerintahan pusat, perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Bali dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Provinsi Bali. Musrenbang merupakan bentuk perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pemerintah Provinsi Bali. Musrenbang juga merupakan jembatan untuk sinergitas, sinkronisasi serta penajaman program dan kegiatan prioritas antara pemerintah pusat dan daerah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah periode tahunan harus sinkron dengan RPJMD dan RPJMN. Prioritas pembangunan pemerintah pusat dalam 3 (tiga) diantaranya adalah infrastruktur, perhubungan dan kesehatan dimana arah pembangunan adalah membangun dari wilayah pinggiran (desa dan perbatasan). Desa sebagai ujung tombak pemerintahan daerah telah digelontorkan bantuan minimal 500 Juta rupiah per desa yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara sistematis dari tingkat desa hingga provinsi. Pendekatan perencanaan yang diterapkan pada tahun 2017 adalah “Money follow Program Priority” dengan pendekatan holistik/tematik, integrasi dan spasial. Perencanaan pembangunan mengakomodir seluruh fungsi pemerintahan antara lain pelayanan publik dan pendidikan sumber daya manusia serta harus peka terhadap ancaman bangsa diantaranya korupsi, bencana, narkoba dan sabotase.

Acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas RI yang menyampaikan tentang pendekatan perencanaan pembangunan pada penyusunan RKP tahun 2017 serta isu strategis yang ada di Provinsi Bali saat ini diantaranya kesenjangan pembangunan antar wilayah baik utara selatan maupun barat dan timur. Revolusi mental dibidang pendidikan diantaranya distribusi tingkat kepersetaan pendidikan formal di wilayah kabupaten/kota se-Bali, dibidang kesehatan diantaranya pentingnya meningkatkan kualitas rumah sakit termasuk volume ruangan, kualitas sarana dan prasarana, kualitas tenaga medis dan operator alat kesehatan, ketersediaan alat kesehatan yang memadai, kualitas layanan medis dan jarak tempuh yang terjangkau. Sedangkan dibidang perumahan, perlunya standar kelayakan dan sanitasi dasar pada permukiman perkotaan.

Acara berikutnya adalah pengarahan dari Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan RI menyampaikan bahwa derajat kesehatan di Indonesia sangat tergantung pada 3 (tiga) pilar utama yaitu paradigma sehat, pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional sebagai bentuk proteksi terhadap tingginya biaya pengobatan. Sasaran pembangunan kesehatan adalah kaum perempuan secara keseluruhan sebagai calon ibu serta anak sebagai tunas bangsa, generasi penerus bangsa. Prioritas layanan kesehatan saat ini ditujukan untuk penurunan angka kematian ibu hamil dan ibu melahirkan, bayi dan balita dengan gizi buruk, balita dengan pertumbuhan dan perkembangan balita yang tidak baik, pencegahan penyakit polio melalui pekan imunisasi polio, pendekatan layanan kesehatan melalui posyandu paripurna dan posbindu. Kementerian Kesehatan RI merencanakan anggaran kesehatan sebesar ± Rp. 1,1 T untuk Bali.