Paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bapak Bambang Brodjonegoro dalam Kortekrenbang Tahun 2018 Regional I
Yogyakarta, 27/2/2018, bertempat di Rich Jogja Hotel, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Kortekrenbang merupakan media komunikasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang efektif dalam pencapaian target akhir Nawacita. Bambang juga menyampaikan bahwa perencanaan tahun 2019 adalah tahun terakhir dari RPJMN 2015-2019. “Tahun 2019 bukan merupakan tahun biasa, karena sebanyak mungkin program dalam RPJMN 2015-2019 harus diselesaikan.
Bambang juga mengatakan bahwa tema RKP tahun 2019 telah disederhanakan kalimatnya dengan tema ”Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. Selanjutnya disampaikan juga bahwa terdapat 5 prioritas nasional, yaitu: 1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, 2. Pengurangan Kesenjangan antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif. RKP tahun 2019 memfokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumberdaya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019.
“Untuk apa mempunyai prioritas nasional? Karena kita mempunyai tujuan” dijelaskan Bambang. Target pembangunan tahun 2019, yaitu:
- Pertumbuhan ekonomi: 5,4 - 5,8%
- Tingkat pengangguran terbuka: 4,8% - 5,2%
- Tingkat kemiskinan: 8,5 - 9,5%
- Gini rasio: 0,38 - 0,39
- IPM: 71,98
Selanjutnya, Bambang menyatakan bahwa Bappeda harus memiliki helicopter view agar bisa memetakan isu secara komprehensif dan mampu menentukan program prioritas dengan kebijakan money follows program yang artinya artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Tujuannya, agar perencanaan lebih holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial. Bambang juga menyatakan bahwa SKPD diharapkan tidak mengintimasi Bappeda.
Dalam sambutan akhir, Bambang mengatakan bahwa Kortekrenbang bertujuan untuk mempertemukan prioritas nasional yang diusulkan Kementerian/Lembaga dengan yang diusulkan daerah berbasis spasial/kewilayahan.
