PEMKAB BULELENG TARGETKAN PREDIKAT "BB" PADA EVALUASI AKIP 2017
Sebagai agenda terakhir pada hari Rabu (14/02), maka Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Kabid Litdatva Ariston Pamungkas dan Staf Subag Perencanaan menghadiri Rapat Persiapan Penilaian AKIP Kabupaten Buleleng Tahun 2017. Rapat ini dihadiri oleh Tim Penyusunan LKjIP Kabupaten Buleleng yang diinisiasi oleh Kabag Organisasi Dra.I DW.A.A.Sri Ambarawati. Turut hadir pada rapat ini adalah Kepala BKPSDM Buleleng Ni Made Rousmini, S.Sos, Irban I Inspektorat Gede Ngurah Omardani, S.E.,M.M. serta seluruh anggota Tim di lingkup Setda Buleleng.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) adalah suatu sistem yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. LAKIP sendiri adalah dokumen laporan dari pelaksanaan SAKIP, yang sesuai Permenpan No. 53 Tahun 2014 berganti istilah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Walaupun pada tahun sebelumnya, Buleleng sudah mencapai Predikat B dengan nilai 67,65, namun Tim Penyusunan LKjIP Buleleng tidak akan berdiam diri. Rapat kali ini membahas tentang kelemahan-kelemahan Buleleng pada tahun sebelumnya untuk diperbaiki pada tahun ini. Beberapa hal yang mengemuka adalah :
1. Integrasi sistem aplikasi se-Buleleng;
2. Pelaksanaan e-SAKIP;
3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan;
4. Penyusunan IKU beserta perangkat legislasinya;
5. Penyusunan Perjanjian KInerja (PK) seluruh ASN;
6. Penyusunan Indikator Kinerja yang SMART; serta
7. Memacu komitmem Pimpinan Perangkat Daerah;
Melalui diskusi dan sharing yang hangat serta membangun, maka Tim Penyusunan LKjIP Buleleng mencapai kesepakatan untuk saling mengisi, mendukung, dan berperan sesuai Tugas dan Fungsinya di dalam Tim ini. Selain hal-hal tersebut diatas, Rapat ini juga telah menyepakati rencana kerja tim dan strategi-strategi yang akan ditempuh agar Buleleng bisa mendapatkan Predikat "BB" sesuai harapan Bupati Buleleng dan seluruh Jajaran Pemerintahan Pemkab Buleleng, diantaranya melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur penyusun laporan serta mendorong peran aktif Pimpinan Perangkat Daerah.
