DENPASAR - Pemprov. Bali dan Kab. Badung apresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara bimbingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (Sakip) Provinsi Bali serta Kabupaten Badung (19/11).  Acara ini dihadiri oleh delapan Kabupaten dan satu Kota se-Provinsi Bali.

 

Pj. Bupati Badung, Nyoman Harry Yudha Saka, dalam paparannya terus berkomitmen meningkatkan Sakip di Kab. Badung. "Peningkatan kapasitas SDM, perencanaan yang matang menjadi komitmen kami untuk Badung yang lebih baik," ungkap Yudha.

 

Komitmen yang sama juga disampaikan oleh Gubernur Prov. Bali, Made Mangku Pastika. Dalam sambutannya Gubernur Bali menyinggung Bali bisa lebih baik dari Yogyakarta dalam penilaian Sakip.

 

"Komitmen kami jelas untuk meningkatkan Sakip. Yogyakarta saja bisa yang pendapatan dan tunjangan kinerjanya lebih kecil dari Bali mendapat nilai A. Bali harus belajar dari Yogya agar bisa baik juga dalam penilaian Sakip," ujar Mangku Pastika.

 

"Perubahan wajah birokasi yang semakin baik dengan membuat perencanaan berkualitas, mendapat bimbingan yang tepat, managemen yang baik akan membuat Bali lebih baik lagi," papar Mangku Pastika.

 

Mangku Pastika menekankan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa semua harus dipaksakan agar mencapai titik puncak dan bila sudah berjalan maka semua pasti terbiasa. Optimalisasi peran dan fungsi pemantauan serta pengawasan dan pembinaan Sakip oleh Kementerian PANRB.

 

"Mohon dibimbing selalu dan jangan bosan," ungkap Mangku Pastika.

 

Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, dalam sambutannya menekankan dibutuhkan leadership yang baik.

 

"Leadership menjadi penting untuk membuat Sakip semakin baik. Bila leadership lemah maka hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik," papar Yuddy.

 

Yuddy juga mengingatkan harus jelas hasil serta reward and punishmennya. "ASN harus diberi semangat untuk mencapai target. Setelah itu penghargaan kepada mereka juga harus jelas."

 

Dalam pidatonya, Yuddy juga menyinggung netralitas ASN dalam Pilkada serentak. "Public Trust harus dibangun. ASN harus netral dan profesional. Tidak boleh masuk tim kampanye, tidak boleh ikut kampanye, tidak boleh memakai fasilitas pemerintah apalagi mengganggu jalannya kampanye. Saya minta ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Pemerintah milik siapa saja bukan salah satu pasang calon," imbuh Yuddy.

 

Yuddy yang juga sebagai Ketua Tim Reformasi Birokrasi dan tim pemantau mengharapkan prestasi ini diikuti oleh Kabupaten Kota lainnya. "Mari kita berlomba-lomba untuk hal yang baik. Persoalan komitmen, kesadaran untuk mau belajar menjadi tanggung jawab kita bersama. Hal ini sangat mudah untuk dipelajari dan bukan hal yang sulit," sambung Yuddy.

 

"Saya ingin Bali menjadi Garda Terdepan dalam  clean and good goverment. Nilai-nilai religiusitas dan budaya menjadi modal utama Pemprov Bali," tutup Yuddy.