Rapat koordinasi terkait Penegasan Kebijakan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Bali
Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng Ir. Nyoman Genep, MT bersama Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Putu Arimbawa, SE, M.Si menghadiri rapat koordinasi terkait penegasan kebijakan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Bali, bertempat di gedung Jaya Sabha Rumah Dinas Gubernur Bali, Selasa (11/2). Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Hadir Sekertaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kadis Kesehatan Provinsi Bali, Wakil Bupati Bangli dan para perwakilan kepala daerah se-Bali.
Rapat tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra. Dalam rapat koordinasi tersebut, Dewa Made Indra mengharapkan, agar Gubernur Bali memberikan arahan kepada Bupati/Walikota dan Dinas Kesehatan 9 Kabupaten/Kota di Bali terkait kenaikan Premi BPJS tersebut. “Dengan naiknya premi BPJS tersebut, maka layanan yang diberikan juga hendaknya sesuai dan lebih baik lagi. Dan kami mohon agar Bapak Gubernur memberikan arahan terkait hal itu”
Dalam arahannya Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Untuk lebih memastikan konsep layanan Kesehatan yang dilaksanakan melaui program JKN-KBS di Bali berjalan baik, alangkah baiknya kita mengadakan sensus Mandiri. Gubernur juga menambahkan, pemberian layanan kepada masyarakat Bali lebih efektif dan efisien maka sudah semestinya Pemerintah Provinsi Bali membantu Pemerintah Pusat untuk cross cek data. “Saya khawatir kalo seandainya ada data dobel. Sehingga justru menimbulkan hal yang kurang baik dari segi pelaksanaan dan pembiayaan JKN-KBS”, katanya.
